Pansus RUU tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial DPR RI (Pansus BPJS) mempertanyakan transformasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi BPJS kepada Pemerintah dalam Rapat Kerja yang dipimpin Ketua Pansus  Ahmad Nizar Shihab di Gedung DPR, Jakarta, Senin (18/7)

Anggota Pansus BPJS Sri Rahayu mempertanyakan  bagaimana tindak lanjut transformasi yang dilakukan pemerintah yang dinilainya alot. “Transformasi empat BUMN tidak sulit, Apakah ada sesuatu yang disembunyikan pemerintah dibalik BUMN tersebut?" tanya Sri.

Wakil Ketua Pansus BPJS Ferdiansyah dalam rapat kerja yang dihadiri enam menteri yang mewaliki pemerintah menyatakan bahwa  masih ada keganjalan pemerintah dalam membahas  RUU BPJS dan  perbedaan pendapat antara Menteri Keuangan dengan menteri BUMN terkait masalah transformasi dari BUMN itu sendiri, yakni PT Jamsostek, PT Taspen, PT Asabri, dan PT Askes.

“Perbedaan pendapat antara Menteri Keuangan  dan Menteri BUMN seharusnya bisa diselesaikan dan sebaiknya presiden turun langsung,” tungkasnya.

Rapat  sempat "memanas",  adu argumen terjadi ketika  mulai membahas transformasi menyeluruh terhadap empat BUMN pengelola jaminan sosial yang sudah ada selama ini. Sempat terjadi  “Hujan Interupsi” yang dilontarkan  anggota Pansus BPJS akibat peryataan Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar.  Pemerintah merasa tidak dihargai jika ditempatkan seolah-olah berada di luar Pansus dan merasa dilecehkan.

“Ada semacam pelecehan seolah pemerintah di luar Pansus. Ini harus kita luruskan dulu. Memang pembahasan legislasi di DPR tapi tak bisa sewenang-wenang menyisihkan pemerintah di luar Pansus. Saya ini salah satu saksi dalam penyusunan konstitusi di DPR," kata Patrialis.

Pernyataan Patrialis ini pun menuai teriakan "interupsi" dari para anggota Pansus. Meski diteriaki, Patrialis tak berhenti bicara. Perwakilan masyarakat dan LSM yang ikut menyaksikan dari balkon juga melontarkan cibiran padanya.

"Setahu saya orang-orang yang tidak penting dalam pembahasan harus tertib, termasuk anggota DPR-nya harus tertib. Saya sedang dapat kesempatan dari pimpinan untuk berbicara," tegas Patrialis lagi.

Pimpinan Pansus Ahmad Nizar Shihab yang sebelumnya diam,  kemudian menyela dan memberi kesempatan kepada politisi PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka untuk menyampaikan interupsinya. Rieke tampak tersinggung ketika Patrialis berbicara soal etika. Padahal, menurutnya, dalam pembahasan selama ini, pemerintah kerap menunjukkan sikap yang tidak etis.

"Kalau bicara soal tatib, etika, kemarin kita rapat dibatalkan 1 jam 15 menit dengan hanya mengirim faksimili yang hanya ditandatangani Sekjen. Itu raker (rapat kerja) lho. Apakah itu etis, apakah itu tertib? Tak usah berbicara tertib tidak tertib, bahwa apa yang dikatakan ini ada bukti tertulis, ada kesepakatan dari delapan poin, tinggal satu yang belum disepakati. Tak usah berpanjang lebar, Pansus dan non-Pansus. Saya kira sudah cukup. Kita sudah banyak rapat, apa itu bukan penghinaan? Kita serius saja, pimpinan juga," lontar Rieke.

Sementara itu, setelah anggota Pansus yang lain juga menyampaikan interupsinya, Nizar Shihab pun menyerahkan kembali kesempatan kepada Patrialis untuk menyampaikan pokok pikiran pemerintah terkait transformasi.

Perdebatan mengenai transformasi BPJS antara pemerintah dan dewan tak kunjung selesai sejak pekan lalu. Pemerintah tak sepakat pada model transformasi menyeluruh yang ditawarkan oleh DPR dan meminta transformasi berjalan secara bertahap. DPR mengaku sepakat transformasi secara bertahap namun dengan syarat seluruh BUMN yang ada sekarang nantinya melebur menjadi satu BPJS. (ly/sc)